Saya memulai tulisan ini dari sebuah keresahan yang tumbuh sejak 2016. Tahun tersebut menjadi salah satu periode ketika isu intoleransi antarkelompok agama dan etnis semakin ramai diperbincangkan di Indonesia. Berbagai peristiwa yang terjadi memperlihatkan bahwa persoalan intoleransi bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan sosial yang perlu mendapat perhatian serius.
Sebelum melangkah lebih jauh, saya perlu menegaskan bahwa saya bukanlah seorang sejarawan, pakar sejarah, ataupun budayawan yang memiliki otoritas keilmuan untuk berbicara atas nama disiplin tersebut. Saya hanya seseorang yang menikmati peristiwa-peristiwa sejarah, mengamati fenomena kebudayaan, dan sesekali mencoba memetik pelajaran dari keduanya. Ketertarikan itulah yang membuat saya kerap membaca, mengamati, dan merenungkan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan. Karena itu, tulisan ini bukanlah sebuah penilaian akademik, melainkan refleksi personal atas sesuatu yang menurut saya patut direnungkan bersama.
Sejumlah laporan dan indeks sosial juga pernah menunjukkan adanya persoalan toleransi di berbagai daerah di Indonesia. Tingkat dan bentuk persoalannya tentu tidak seragam. Ada daerah yang menghadapi persoalan dalam relasi antarkelompok masyarakat, ada pula yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap kelompok agama tertentu. Hal ini menarik untuk diperhatikan karena intoleransi tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan terbuka. Ia juga dapat hadir melalui kebijakan, pembatasan, perlakuan yang tidak setara, bahkan pembiaran terhadap diskriminasi.
Namun, keresahan saya tidak berhenti pada fenomena intoleransi di tengah masyarakat. Ada hal lain yang justru terasa lebih mengusik: bagaimana jika sikap intoleran itu muncul dari kalangan yang selama ini dianggap memiliki kedekatan dengan sejarah dan kebudayaan? Bagaimana jika mereka yang sehari-hari berbicara tentang warisan peradaban, keragaman tradisi, dan perjalanan panjang interaksi antarmanusia justru menunjukkan sikap yang menutup ruang bagi perbedaan?
Keresahan tersebut semakin terasa ketika saya berinteraksi dengan beberapa kawan yang memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan. Dalam sejumlah percakapan, saya menemukan kecenderungan untuk menyudutkan etnis Tionghoa. Bahkan, penyebutan terhadap kelompok etnis tersebut terkadang disertai nada merendahkan atau prasangka tertentu. Penggunaan istilah "Cina", misalnya, dalam konteks percakapan tertentu tidak lagi sekadar menjadi persoalan pilihan kata, tetapi dapat menjadi penanda bagaimana seseorang memandang kelompok etnis lain.
Saya tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap penggunaan istilah tersebut otomatis menunjukkan sikap diskriminatif. Konteks, maksud, dan cara pengucapannya tetap perlu diperhatikan. Namun, ketika sebuah istilah digunakan untuk merendahkan, menggeneralisasi, atau menempatkan suatu kelompok sebagai pihak yang selalu dicurigai, persoalannya sudah lebih jauh daripada sekadar pilihan bahasa.
Hal yang membuat saya cukup heran adalah ketika sikap semacam itu justru muncul dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan dunia sejarah dan kebudayaan. Bukankah sejarah Indonesia sendiri dibentuk oleh perjumpaan berbagai kelompok etnis, agama, dan kebudayaan? Bukankah keberadaan komunitas Tionghoa telah menjadi bagian dari perjalanan panjang masyarakat Nusantara, mulai dari perdagangan, kehidupan sosial, perkembangan kota, hingga dinamika kebudayaan lokal?
Di berbagai wilayah Nusantara, komunitas Tionghoa bukanlah kelompok yang hadir di luar sejarah masyarakat setempat. Mereka telah menjadi bagian dari proses panjang pembentukan kehidupan sosial dan kebudayaan. Interaksi tersebut melahirkan pertukaran bahasa, kuliner, kesenian, tradisi, arsitektur, hingga praktik ekonomi. Di sejumlah tempat, jejak perjumpaan itu bahkan menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan lokal. Dengan demikian, memandang etnis Tionghoa sebagai kelompok yang sepenuhnya terpisah dari sejarah Indonesia merupakan penyederhanaan terhadap kenyataan sejarah itu sendiri.
Di sinilah saya melihat adanya kontradiksi. Seseorang bisa saja menguasai banyak pengetahuan sejarah, menghafal nama tokoh, memahami kronologi kerajaan, bahkan menulis tentang warisan kebudayaan. Namun, pengetahuan tersebut belum tentu menjelma menjadi kesadaran untuk menghargai keberagaman. Sejarah mungkin telah dipelajari sebagai kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya belum tentu dihayati.
Seorang sejarawan semestinya memahami bahwa sejarah tidak pernah dibangun oleh satu kelompok saja. Perjalanan masyarakat selalu diwarnai perjumpaan, pertukaran, konflik, negosiasi, dan akulturasi. Tidak ada masyarakat yang benar-benar tumbuh dalam ruang kebudayaan yang tertutup. Bahkan, identitas yang hari ini kita anggap paling asli sekalipun sering kali merupakan hasil dari proses interaksi yang panjang.
Demikian pula seorang budayawan. Kebudayaan bukan sesuatu yang beku dan seragam. Ia tumbuh, berubah, dan berkembang melalui interaksi antarmanusia. Ada unsur kebudayaan yang dipertahankan, ada yang disesuaikan, dan ada pula yang diserap dari luar. Karena itu, berbicara tentang kebudayaan seharusnya juga berbicara tentang keterbukaan, penghargaan, dan kesediaan menerima kenyataan bahwa masyarakat kita memang beragam.
Saya justru khawatir ketika sejarah dan kebudayaan hanya dijadikan alat untuk membangun kebanggaan kelompok sendiri, sembari memandang kelompok lain sebagai ancaman. Sejarah dapat diseleksi sedemikian rupa untuk membenarkan prasangka, sementara kebudayaan diperlakukan seolah-olah memiliki batas yang harus dijaga dari pengaruh kelompok lain. Padahal, pendekatan semacam itu berisiko menghilangkan kenyataan bahwa peradaban manusia selalu berkembang melalui perjumpaan.
Tentu saja, menjadi sejarawan atau budayawan tidak secara otomatis membuat seseorang toleran. Pengetahuan akademik tidak serta-merta menjamin kedewasaan sosial. Namun, justru karena memiliki pengetahuan tentang perjalanan sejarah dan dinamika kebudayaan, seharusnya ada tanggung jawab moral yang lebih besar untuk tidak terjebak dalam prasangka etnis maupun agama.
Saya tidak sedang meminta setiap orang untuk menyetujui seluruh pandangan, kebiasaan, atau pilihan hidup kelompok lain. Perbedaan pendapat tetap merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kritik terhadap tindakan seseorang atau suatu kelompok juga sah-sah saja, sepanjang didasarkan pada fakta dan tidak berubah menjadi generalisasi terhadap seluruh identitas etnis atau agamanya. Yang perlu kita hindari adalah menjadikan identitas seseorang sebagai alasan untuk merendahkan, mencurigai, atau menolak keberadaannya.
Pada akhirnya, saya ingin mengingatkan bahwa belajar sejarah semestinya membuat seseorang semakin luas dalam memahami manusia, bukan semakin sempit dalam menghakimi kelompok lain. Belajar kebudayaan semestinya menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kenyataan yang harus dipahami, bukan ancaman yang harus disingkirkan.
Barangkali persoalan kita bukan kekurangan orang yang belajar sejarah dan kebudayaan, melainkan masih kurangnya orang yang bersedia mengambil pelajaran dari sejarah dan kebudayaan itu sendiri.
Sebab, sungguh ironis ketika seseorang begitu fasih menceritakan kejayaan peradaban masa lalu, tetapi masih kesulitan menghargai keberagaman manusia yang hidup di hadapannya. Sejarawan dan budayawan semestinya menjadi bagian dari mereka yang merawat ingatan kolektif, bukan justru ikut memelihara prasangka. Sebab, peradaban tidak hanya diukur dari seberapa tinggi pencapaian ilmu pengetahuan dan kebudayaannya, tetapi juga dari seberapa lapang masyarakatnya memberi ruang bagi sesama manusia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar